Keputusan Indonesia untuk meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) bukan hanya tentang efisiensi transaksi digital, tetapi sebuah langkah besar menuju kedaulatan ekonomi. Sederhananya, ini adalah upaya untuk mengendalikan arus uang, data, dan yang paling penting: masa depan ekonomi digital negara kita. Sebelum GPN & QRIS hadir, setiap kali kita melakukan transaksi menggunakan kartu Visa atau Mastercard, data transaksi kita akan dikirim ke luar negeri. Bayangkan, meski kita menggunakan kartu bank lokal seperti BCA, transaksi tetap harus melewati jaringan global yang dikuasai oleh dua raksasa finansial asal Amerika. Biaya transaksi yang dikenakan pun tak sedikit, dengan persentase fee yang terus mengalir keluar negeri, menggerogoti devisa negara. Itu baru satu sisi; data konsumen Indonesia, yang berharga seperti minyak baru (data), juga lepas ke tangan pihak asing.
Namun, dengan hadirnya GPN dan QRIS, Indonesia mengambil alih kendali. GPN menyatukan berbagai sistem antarbank domestik, sementara QRIS menghadirkan satu standar QR Code yang menghubungkan semua aplikasi pembayaran digital Indonesia. Kini, transaksi tak perlu lagi tergantung pada jaringan asing, dan biaya untuk UMKM pun menjadi lebih terjangkau. Ini bukan sekadar kemudahan, tetapi revolusi diam-diam dalam sistem keuangan negara. QRIS, terutama, meledak pesat setelah pandemi COVID-19. Orang-orang beralih ke transaksi digital untuk menghindari uang kertas yang dikhawatirkan membawa virus. QRIS menjadi solusi praktis dan hemat biaya, dan UMKM pun bisa bergabung dalam ekosistem ekonomi digital tanpa harus membayar biaya tinggi kepada jaringan internasional. QRIS tak hanya menguntungkan Indonesia, tetapi kini mulai berkembang di negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina, membuka jalan menuju sistem pembayaran regional yang bebas dari dominasi jaringan asing.
Bagi Visa dan Mastercard, ini adalah ancaman nyata. Mereka kehilangan miliaran dolar dalam biaya transaksi yang sebelumnya otomatis mengalir ke mereka. Negara-negara besar seperti Indonesia, India, dan Brasil mulai membangun sistem pembayaran domestik mereka, dan jika tren ini berlanjut, kekuasaan dua perusahaan ini akan semakin terkikis. Di sisi lain, Indonesia bersama negara-negara ASEAN sedang menciptakan ekosistem sehat yang saling terhubung. OVO, DANA, Gopay, ShopeePay, dan lainnya kini dapat berinteraksi lewat QRIS, memberikan kemudahan, mengurangi biaya, dan memastikan bahwa data tetap berada di dalam negeri. GPN dan QRIS bukan hanya soal teknologi, tetapi sebuah gerakan pembebasan ekonomi digital dari ketergantungan kepada kekuatan besar di luar negeri.
Bagi Amerika, GPN dan QRIS adalah tantangan besar terhadap dominasi mereka dalam sistem keuangan global. Namun bagi Indonesia dan ASEAN, ini adalah langkah berani menuju kedaulatan ekonomi digital yang inklusif dan mandiri. Indonesia tak lagi hanya menjadi pasar; kita kini mengendalikan arus transaksi dan data kita sendiri, membuka jalan bagi ekonomi yang lebih adil dan berdaulat. Inilah langkah besar menuju ASEAN Pay, sistem pembayaran regional yang menghubungkan negara-negara ASEAN dan mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika. Dengan QRIS, Indonesia tidak hanya mengubah cara kita bertransaksi, tetapi juga membangun masa depan ekonomi digital yang lebih merdeka.
(SBK)
*dikutip dari berbagai sumber
